Menolak Berhala Media

Fungsi media dinilai hampir sama dengan nabi, menyampaikan kebenaran. Masyarakat lantas mengkultuskannya tanpa tahu media sesungguhnya juga dapat menjelma menjadi institusi ekonomi juga politik.

Kritik yang dilontarkan mengenai kerja media disampaikan beberapa pemerhati media. Idealisme awal yang dibawa media kini mengalami perubahan ke arah degeneratif. Tak dapat dicegah, media semakin kehilangan keseksiannya sebagai penegak pilar keempat demokrasi. Indikasi ini terlihat dari media yang cenderung selektif dalam melakukan fungsi pengawasannya. Hal ini menjadi ironi manakala media telah terintegrasi dalam aktivitas politik yang cenderung partisan. Masih segar diingatan bagaimana dua stasiun televisi swasta di Indonesia seolah menampilkan parodi dalam panggung sandiwara saat mengusung dua calon ketua umum suatu partai. Etika media saat itu dikesampingkan demi meloloskan kepentingan politik.

Peternakan Kambing

Suatu hari di peternakan Bilal yang padang, cuaca sedang bagus-bagusnya. Makanan tidak banyak, namun setidaknya lebih dari kemarin. Sapi terlihat asyik merumput, begitupun ayam dan banteng yang khusyuk bercengkerama di bawah siraman cahaya matahari. Sementara di ujung sana terpotret kambing yang tengah menopang dagu. Tampaknya memikirkan suatu hal penting yang tak tertebuskan oleh aroma rumput hijau segar yang menggoda. Memang tak ada yang dapat mengusik kambing barang sedikitpun. Pasalnya, ia adalah ternak yang disayang Bilal seumpama kekasih hatinya. Itu yang menyebabkan kambing memiliki otoritas yang lebih dibanding hewan lainnya.

Televisi Bangsa dan Bangsa Televisi

Televisi bukan hanya sebagai produk teknologi semata. Namun telah menjelma menjadi instrumen yang memungkinkan distribusi nilai secara meluas, terutama nilai modern. Alasannya karena nilai modern ditunjang oleh perangkat kapitalis yang berasal dari barat. Inilah yang disebut Denis Lombard sebagai proses pembaratan.

Menengok Pintu yang Tertutup

Sejak diaktifkan pada pertengahan September lalu, implementasi kebijakan portal menuai banyak persoalan. Mulai dari inefisiensi mobilitas civitas akademika hingga isu lingkungan. Berbagai respon dilancarkan mahasiswa, dari sekadar gerutu hingga aksi demonstrasi yang menuntut peraturan itu untuk ditarik kembali. Maksud rektorat untuk mengorganisasi sistem penataan kampus tak diterjemahkan dengan baik. Sebagian kalangan menilai rektorat mengacuhkan berbagai pertimbangan untuk memudahkan mahasiswa mengakses kampusnya. Ekses lainnya bahkan merembet sampai persoalan peraturan yang tak ramah lingkungan.

Menerawang Tubuh Organisasi

Beberapa masa terakhir, transparansi menjadi kata-kata yang populer. Tidak hanya digaungkan oleh aktivis dan intelektual, masyarakat level bawah pun fasih menggunakannya. Apalagi sejak momen 9/12 yang lalu, saat berbagai elemen masyarakat menuntut adanya transparansi di tubuh pemerintahan. Rupanya, virus yang sama turut menjangkiti Fisipol. Semua organisasi mahasiswa di Fisipol berbenah. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Otonom (BO), maupun Badan Semi Otonom (BSO) dituntut untuk mempertanggungjawabkan administrasi organisasinya melalui Laporan Pertanggunjawaban Keuangan (LPK).