People power bukanlah istilah baru di dunia, bukan pula barang langka di negara kita. Di era demokrasi seperti sekarang ini, people got the power; rakyat-lah yang memiliki kekuasaan. Kebebasan berpendapat menjadi hal utama yang jika tidak dilakukan bisa-bisa dianggap menghilangkan esensi demokrasi. Sebagian masyarakat menyuarakan aspirasi menggunakan media dan lembaga perantara, sebagian percaya pada gerakan-gerakan keras dan ekstra-parlementarian. Masih ingatkah kita tentang peristiwa di tahun 1998? Runtuhnya rezim orde baru disebabkan oleh tidak lain dan tidak bukan, people power. Banyak orang tumpah ruah ke jalan untuk menuntut hal yang sama yaitu mundurnya Presiden Soeharto. Begitu meledaknya fenomena yang saat itu mampu menggoyahkan Soeharto dari jabatannya.

Belum ada definisi yang tepat untuk menjelaskan istilah people power selain arti dalam bahasa Indonesia yaitu kekuatan rakyat. Disebut kekuatan rakyat karena gerakan ini terbukti mampu menyatukan banyak orang dengan tujuan dan maksud yang sama. Adanya suatu isu atau permasalahan yang mengarah ke ketidakadilan membuat rakyat bersatu padu menuntut penyelesaian masalah tersebut. Namun gerakan ini tak selalu berarti kekerasan. Hal paling penting dalam people power adalah bagaimana terwujudnya kepentingan yang sama dari seluruh rakyat.

Kekuasaan yang Terselubung

People power bisa dianggap sebagai akumulasi kekecewaan yang tergabung menjadi satu. Dalam hal ini, prosesnya tidak dapat berdiri sendiri dan homogen. Artinya, ada kekuatan lain dari elemen lain yang menyokong perjuangan rakyat tersebut. Kalangan Muslim bisa saja bersatu dengan Budha, kaum kiri bersatu dengan kanan, ibu rumah tangga menyatu dengan tukang becak. Tidak ada yang membedakan tiap kekuatan golongan saat rakyat memanifestasikan kekesalan tak terbendung melalui aksi. Kebersamaan visi–lah yang mempersatukan berbagai golongan dalam menentang represi.

Kekuasaan otoritarian yang selama ini menjadi musuh bersama rupanya sudah dicoba untuk diredam sejak lama. Menurut Foucault kekuasaan bukanlah sekedar hubungan subjektif searah. Dimana ada penekanan untuk memaksakan kehendak kepada khalayak umum. Kekuasaan bersifat kompleks dan menyebar di dalam masyarakat. Jadi sacara tak sadar sebenarnya masyarakat telah ‘dikuasai’ guna meredam konflik terhadap penguasa. Hal ini dapat disaksikan dalam kasus-kasus dimana masyarakat hanya diam ketika dihadapkan penguasa yang otoritarian. Baru ketika beberapa individu muncul untuk membangkitkan imajinasi kebebasan, gerakan people power mampu dilakukan. Titik tolaknya bagi Indonesia adalah tahun 1998 yang melegenda.

Hal senada diungkapkan oleh Marx melalui konsepsi alienasi. Bagi Marx selama ini masyarakat telah teralienasi hingga tak sadar bahwa sebenarnya telah dikuasai. Penguasaan sepihak oleh rezim yang kompleks membuat masyarakat makin tenggelam dalam alam bawah sadar mereka. Hingga akhirnya muncul kalangan yang disebut Gramsci intelektual organik. Fungsi intelektual organik ialah menyadarkan masyarakat dari hegemoni yang dilakukan rezim. Pada akhirnya para intelektual organik inilah yang memunculkan kesadaran kritis yang mebidani lahirnya gerakan people power.

Mahatma Gandhi misalnya dalam mewujudkan India bebas dari kolonialisme juga melakukan hal yang sama. Gerakan ahimsa miliknya mampu untuk menjadi pelopor yang memerdekakan India. Perubahan yang dilakukan oleh Gandhi akhirnya mampu mengumpulkan massa untuk menggalang kekuatan bersama. Walaupun tidak semua kalangan mampu menjadi satu, tapi gerakan menginisiasi people power yang dilakukannya amat diapresiasi hingga kini.

Beberapa rezim seringkali menyepelekan people power, yang diidentikkan dengan hanya sekedar demonstrasi dan aksi jalanan. Padahal melihat sejarah dunia, kekuatannya bahkan lebih besar dari kaum dominan dan borjuis. Tentunya Perlu digaris bawahi bahwa gerakan ini tidak semata-mata menentang ketidakadilan, namun secara garis besar menghendaki adanya perubahan. Tokoh people power seperti Corry merangsang pemikiran tentang perubahan kepada rakyatnya dengan menentang Ferdinand Marcos yang menjadi diktator. Dengan dukungan yang kuat dari rakyat pula Aquino berhasil menjadi presiden dan menata kembali pemerintahan yang carut-marut.

Cyber People Power

People power tidak hanya didasari oleh kekuatan rakyat. Dalam hal ini, bolehlah kita menilik orde baru. Pemerintahan yang otoriter membuat rakyat tidak dapat memberikan kritik terhadap pemimpin saat itu. Selain itu, adanya pembredelan sejumlah media massa membuat masyarakat harus lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Namun pada saatnya rezim itu harus runtuh karena hukum alam, yang kuat yang menang. Apesnya, pada saat negara dilanda kegoyahan dan dililit hutang, saat itulah rakyat menemukan titik tolak untuk merampas kekuasaan kembali ke tangan rakyat. Mahasiswa sebagai agent of change berani menuntut pengunduran diri Soeharto. Mundurnya Soeharto didasari oleh bayak hal, termasuk kemunduran 13 menteri dan ketidaksepakatan lembaga-lembaga kenegaraan, namun pondasi hingga finishing touch-nya dipegang oleh kekuatan rakyat dalam jumlah yang semakin besar.

Begitu kuatkah cara-cara ini? Bagaimana rakyat bisa mewujudkan kekuatan mereka jika tidak ada rezim yang harus dijatuhkan? Dengan mengabaikan wacana pemakzulan SBY yang masih abu-abu, kita lihat fenomena lain. Seiring dengan makin berkembangnya teknologi dari masa ke masa, media rakyat untuk menunjukkan bahwa ‘kami ada dan kami melihat Anda’ bukan lagi spanduk dan toa, melainkan komputer dan televisi. Sebutlah cyber people power. Walaupun hanya dalam dunia maya, gerakan ini tak dapat dipandang sebelah mata. Mengintip data Internet World Stats tahun 2009, pengguna Internet per 30 September 2009 telah mencapai angka 25,6 % ¹ atau lebih dari seperempat jumlah penduduk dunia. Jika disempurnakan dengan semakin menggeliatnya media massa, bukan hal yang mustahil jika kemudian kebebasan berekspresi di dunia maya bermetamorfosa menjadi big people power.

Layak disaksikan, Kasus Prita Mulyasari. Peristiwa ini berhasil menarik perhatian publik. Masalah Prita mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya dengan adanya gerakan mendukung Prita Mulyasari di situs jejaring sosial facebook. Mereka bergabung dalam karena peduli dengan kasus yang dialami Prita Mulyasari. Terlepas dari banyak faktor yang melatarbelakangi dukungan pengguna facebook terhadap Prita, namun mereka dipersatukan oleh masalah yang sama yaitu kritik terhadap ketidakadilan.

Selain itu, tidak hanya kasus Prita Mulyasari yang menarik simpati publik. Kasus Bibit-Chandra juga mendapat respon dari masyarakat. Adanya kelompok ‘Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto’ merupakan cerminan people power di dunia maya. Gerakan ini mendapat respon positif dari masyarakat dengan melihat jumlah anggota kelompok ini yang mencapai satu juta lebih. Pada akhirnya pola cyber-isasi kasus-kasus politis ini berdampak besar saat di-blow up di media massa. Dari dua kasus di atas, kekuatan rakyat yang tidak tampak secara fisik ini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Nilai People Power Masa Kini

Kecenderungan publik untuk mengarahkan simpati kepada Bibit-Chandra tercermin dalam jumlah dukungan grup, meski harus kita akui tidak semua yang bergabung mengerti duduk permasalahan sebenarnya. Namun inilah poin cyber people power yang bisa menguntungkan, bisa juga berbahaya. Bentuk indirect communication melalui dunia maya menorehkan pencitraan besar bagi subjeknya. Mau tidak mau, pemberitaan terus-menerus mengenai perkembangan jumlah pendukung dua tokoh KPK ini di Facebook mampu menggerakkan masyarakat lain untuk ikut mendukung dan mendongkrak popularitas. Di sisi lain mampu melemahkan mental lawan-lawan politik. Meski memperoleh dukungan begitu hebohnya hingga mencapai 1 juta lebih Facebookers, aksi yang berlangsung di bundaran HI hanya diikuti ratusan orang.

Media elektronik memang mumpuni untuk memobilisasi massa dalam dunia maya. Ranah ini bebas dari aksi destruktif yang mengacaukan esensi bersuara. Namun kejelasan dari individu dalam dunia maya masih ambigu. Maka bagaimanapun, kita tidak akan dapat meninggalkan gerakan-gerakan langsung. Tak hanya sekedar menghembuskan wacana di permukaan, namun perlu pula pengaplikasiannya pada ranah praksis. Tak Cuma aplikasi, namun setidaknya amanat rakyat yang riil dapat terwujud, menjadi modal utama yang menyokong keberhasilan people power.

Tentunya kita semua berharap agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, termasuk jika terjadi ketidakpuasan akan ketidakadilan. Peristiwa Pasca-Mei tahun 1998 dapat dijadikan refleksi bagi bangsa ini agar kekuatan rakyat yang destruktif tidak terjadi di kemudian hari. Masalah korupsi juga semakin menjadi tantangan berat bangsa. Korupsi dan semrawutnya sistem pemerintahan negara ini seharusnya mampu membangkitkan lagi kemarahan dan kekuatan rakyat—tidak mesti menghancurkan jalanan, semoga. Kesadaran berbangsa yang kuat dan sensitifitas kontrol terhadap sistem harus hidup kembali, karena di tangan rakyat-lah idealnya sebuah negara harus berjalan. Vox populi vox dei. ()