01
Jun
10

PEOPLE POWER KINI

PEOPLE POWER KINI

People power bukanlah istilah baru di dunia, bukan pula barang langka di negara kita. Di era demokrasi seperti sekarang ini, people got the power; rakyat-lah yang memiliki kekuasaan. Kebebasan berpendapat menjadi hal utama yang jika tidak dilakukan bisa-bisa dianggap menghilangkan esensi demokrasi. Sebagian masyarakat menyuarakan aspirasi menggunakan media dan lembaga perantara, sebagian percaya pada gerakan-gerakan keras dan ekstra-parlementarian. Masih ingatkah kita tentang peristiwa di tahun 1998? Runtuhnya rezim orde baru disebabkan oleh tidak lain dan tidak bukan, people power. Banyak orang tumpah ruah ke jalan untuk menuntut hal yang sama yaitu mundurnya Presiden Soeharto. Begitu meledaknya fenomena yang saat itu mampu menggoyahkan Soeharto dari jabatannya.

Belum ada definisi yang tepat untuk menjelaskan istilah people power selain arti dalam bahasa Indonesia yaitu kekuatan rakyat. Disebut kekuatan rakyat karena gerakan ini terbukti mampu menyatukan banyak orang dengan tujuan dan maksud yang sama. Adanya suatu isu atau permasalahan yang mengarah ke ketidakadilan membuat rakyat bersatu padu menuntut penyelesaian masalah tersebut. Namun gerakan ini tak selalu berarti kekerasan. Hal paling penting dalam people power adalah bagaimana terwujudnya kepentingan yang sama dari seluruh rakyat.

Kekuasaan yang Terselubung

People power bisa dianggap sebagai akumulasi kekecewaan yang tergabung menjadi satu. Dalam hal ini, prosesnya tidak dapat berdiri sendiri dan homogen. Artinya, ada kekuatan lain dari elemen lain yang menyokong perjuangan rakyat tersebut. Kalangan Muslim bisa saja bersatu dengan Budha, kaum kiri bersatu dengan kanan, ibu rumah tangga menyatu dengan tukang becak. Tidak ada yang membedakan tiap kekuatan golongan saat rakyat memanifestasikan kekesalan tak terbendung melalui aksi. Kebersamaan visi–lah yang mempersatukan berbagai golongan dalam menentang represi.

Kekuasaan otoritarian yang selama ini menjadi musuh bersama rupanya sudah dicoba untuk diredam sejak lama. Menurut Foucault kekuasaan bukanlah sekedar hubungan subjektif searah. Dimana ada penekanan untuk memaksakan kehendak kepada khalayak umum. Kekuasaan bersifat kompleks dan menyebar di dalam masyarakat. Jadi sacara tak sadar sebenarnya masyarakat telah ‘dikuasai’ guna meredam konflik terhadap penguasa. Hal ini dapat disaksikan dalam kasus-kasus dimana masyarakat hanya diam ketika dihadapkan penguasa yang otoritarian. Baru ketika beberapa individu muncul untuk membangkitkan imajinasi kebebasan, gerakan people power mampu dilakukan. Titik tolaknya bagi Indonesia adalah tahun 1998 yang melegenda.

Hal senada diungkapkan oleh Marx melalui konsepsi alienasi. Bagi Marx selama ini masyarakat telah teralienasi hingga tak sadar bahwa sebenarnya telah dikuasai. Penguasaan sepihak oleh rezim yang kompleks membuat masyarakat makin tenggelam dalam alam bawah sadar mereka. Hingga akhirnya muncul kalangan yang disebut Gramsci intelektual organik. Fungsi intelektual organik ialah menyadarkan masyarakat dari hegemoni yang dilakukan rezim. Pada akhirnya para intelektual organik inilah yang memunculkan kesadaran kritis yang mebidani lahirnya gerakan people power.

Mahatma Gandhi misalnya dalam mewujudkan India bebas dari kolonialisme juga melakukan hal yang sama. Gerakan ahimsa miliknya mampu untuk menjadi pelopor yang memerdekakan India. Perubahan yang dilakukan oleh Gandhi akhirnya mampu mengumpulkan massa untuk menggalang kekuatan bersama. Walaupun tidak semua kalangan mampu menjadi satu, tapi gerakan menginisiasi people power yang dilakukannya amat diapresiasi hingga kini.

Beberapa rezim seringkali menyepelekan people power, yang diidentikkan dengan hanya sekedar demonstrasi dan aksi jalanan. Padahal melihat sejarah dunia, kekuatannya bahkan lebih besar dari kaum dominan dan borjuis. Tentunya Perlu digaris bawahi bahwa gerakan ini tidak semata-mata menentang ketidakadilan, namun secara garis besar menghendaki adanya perubahan. Tokoh people power seperti Corry merangsang pemikiran tentang perubahan kepada rakyatnya dengan menentang Ferdinand Marcos yang menjadi diktator. Dengan dukungan yang kuat dari rakyat pula Aquino berhasil menjadi presiden dan menata kembali pemerintahan yang carut-marut.

Cyber People Power

People power tidak hanya didasari oleh kekuatan rakyat. Dalam hal ini, bolehlah kita menilik orde baru. Pemerintahan yang otoriter membuat rakyat tidak dapat memberikan kritik terhadap pemimpin saat itu. Selain itu, adanya pembredelan sejumlah media massa membuat masyarakat harus lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Namun pada saatnya rezim itu harus runtuh karena hukum alam, yang kuat yang menang. Apesnya, pada saat negara dilanda kegoyahan dan dililit hutang, saat itulah rakyat menemukan titik tolak untuk merampas kekuasaan kembali ke tangan rakyat. Mahasiswa sebagai agent of change berani menuntut pengunduran diri Soeharto. Mundurnya Soeharto didasari oleh bayak hal, termasuk kemunduran 13 menteri dan ketidaksepakatan lembaga-lembaga kenegaraan, namun pondasi hingga finishing touch-nya dipegang oleh kekuatan rakyat dalam jumlah yang semakin besar.

Begitu kuatkah cara-cara ini? Bagaimana rakyat bisa mewujudkan kekuatan mereka jika tidak ada rezim yang harus dijatuhkan? Dengan mengabaikan wacana pemakzulan SBY yang masih abu-abu, kita lihat fenomena lain. Seiring dengan makin berkembangnya teknologi dari masa ke masa, media rakyat untuk menunjukkan bahwa ‘kami ada dan kami melihat Anda’ bukan lagi spanduk dan toa, melainkan komputer dan televisi. Sebutlah cyber people power. Walaupun hanya dalam dunia maya, gerakan ini tak dapat dipandang sebelah mata. Mengintip data Internet World Stats tahun 2009, pengguna Internet per 30 September 2009 telah mencapai angka 25,6 % 1 atau lebih dari seperempat jumlah penduduk dunia. Jika disempurnakan dengan semakin menggeliatnya media massa, bukan hal yang mustahil jika kemudian kebebasan berekspresi di dunia maya bermetamorfosa menjadi big people power.

Layak disaksikan, Kasus Prita Mulyasari. Peristiwa ini berhasil menarik perhatian publik. Masalah Prita mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya dengan adanya gerakan mendukung Prita Mulyasari di situs jejaring sosial facebook. Mereka bergabung dalam karena peduli dengan kasus yang dialami Prita Mulyasari. Terlepas dari banyak faktor yang melatarbelakangi dukungan pengguna facebook terhadap Prita, namun mereka dipersatukan oleh masalah yang sama yaitu kritik terhadap ketidakadilan.

Selain itu, tidak hanya kasus Prita Mulyasari yang menarik simpati publik. Kasus Bibit-Chandra juga mendapat respon dari masyarakat. Adanya kelompok ‘Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto’ merupakan cerminan people power di dunia maya. Gerakan ini mendapat respon positif dari masyarakat dengan melihat jumlah anggota kelompok ini yang mencapai satu juta lebih. Pada akhirnya pola cyber-isasi kasus-kasus politis ini berdampak besar saat di-blow up di media massa. Dari dua kasus di atas, kekuatan rakyat yang tidak tampak secara fisik ini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Nilai People Power Masa Kini

Kecenderungan publik untuk mengarahkan simpati kepada Bibit-Chandra tercermin dalam jumlah dukungan grup, meski harus kita akui tidak semua yang bergabung mengerti duduk permasalahan sebenarnya. Namun inilah poin cyber people power yang bisa menguntungkan, bisa juga berbahaya. Bentuk indirect communication melalui dunia maya menorehkan pencitraan besar bagi subjeknya. Mau tidak mau, pemberitaan terus-menerus mengenai perkembangan jumlah pendukung dua tokoh KPK ini di Facebook mampu menggerakkan masyarakat lain untuk ikut mendukung dan mendongkrak popularitas. Di sisi lain mampu melemahkan mental lawan-lawan politik. Meski memperoleh dukungan begitu hebohnya hingga mencapai 1 juta lebih Facebookers, aksi yang berlangsung di bundaran HI hanya diikuti ratusan orang.

Media elektronik memang mumpuni untuk memobilisasi massa dalam dunia maya. Ranah ini bebas dari aksi destruktif yang mengacaukan esensi bersuara. Namun kejelasan dari individu dalam dunia maya masih ambigu. Maka bagaimanapun, kita tidak akan dapat meninggalkan gerakan-gerakan langsung. Tak hanya sekedar menghembuskan wacana di permukaan, namun perlu pula pengaplikasiannya pada ranah praksis. Tak Cuma aplikasi, namun setidaknya amanat rakyat yang riil dapat terwujud, menjadi modal utama yang menyokong keberhasilan people power.

Tentunya kita semua berharap agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, termasuk jika terjadi ketidakpuasan akan ketidakadilan. Peristiwa Pasca-Mei tahun 1998 dapat dijadikan refleksi bagi bangsa ini agar kekuatan rakyat yang destruktif tidak terjadi di kemudian hari. Masalah korupsi juga semakin menjadi tantangan berat bangsa. Korupsi dan semrawutnya sistem pemerintahan negara ini seharusnya mampu membangkitkan lagi kemarahan dan kekuatan rakyat—tidak mesti menghancurkan jalanan, semoga. Kesadaran berbangsa yang kuat dan sensitifitas kontrol terhadap sistem harus hidup kembali, karena di tangan rakyat-lah idealnya sebuah negara harus berjalan. Vox populi vox dei. ()

01
Jun
10

MENGINTIP RODA KEUANGAN ‘PENGHUNI YONG MA’

MENGINTIP RODA KEUANGAN ‘PENGHUNI YONG MA’

Jer basuki mawa bea: semua usaha butuh biaya. HMJ, BO dan BSO di Fakultas yang Anda diami ini akan kering kerontang tanpa uang. Dengan dana matriks Fakultas yang tergolong rendah, bagaimana mereka bertahan?

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Otonom (BO) dan Badan Semi Otonom (BSO) di tiap Fakultas adalah wadah utama bagi mahasiswa untuk bergerak dan berkembang di dalam kampus. Setiap wadah memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan diri, lumrahnya melalui kegiatan-kegiatan baik akademik maupun non-akademik. Sudah menjadi rumus umum bahwa dalam setiap pelaksanaan, dana mutlak harus tersedia. Meski tahun lalu terjadi kenaikan dana matrikulasi dari pihak dekanat kepada HMJ, BO dan BSO menjadi Rp. 5.000.000,00 per tahun, tetap saja angka ini tidak mampu menutupi anggaran tahunan yang jauh lebih besar.

Saat ditemui di Mushola Fisipol, bendahara Jama’ah Muslim Fisipol (JMF), Defirentia One mengatakan bahwa dana matriks yang kini mereka terima sangatlah penting bagi keberlangsungan kegiatan, namun hanya sebagai pegangan awal. “Dana matriks dari fakultas kami gunakan sebagai modal awal saja, karena setiap event yang kami adakan selalu membutuhkan biaya yang besar, misalnya untuk Idul Adha, dana yang kami butuhkan mencapai Rp 10.000.000,-“ ungkap One.

Sedikit berbeda, Larissa Absarina, bendahara Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara (KMAN) mengungkapkan bahwa dana matriks dari fakultas sudah mencukupi untuk kehidupan HMJ mereka. “Dana matriks menunjang sampai 80% kegiatan yang diadakan oleh KMAN,” ujar Rissa. Di KMAN kegiatan yang diadakan disesuaikan dengan dana yang tersedia. “Karena lingkup kami sempit, hanya jurusan Administrasi Negara maka dana yang kami butuhkan tidak terlalu besar, mungkin saat upgrading saja terjadi kekurangan. Tapi biasanya segera ditutup dengan dana dari sponsor” tambahnya.

Meski demikian, bagi beberapa organisasi kemahasiswaan di Fisipol termasuk JMF, kegiatan-kegiatan yang direalisasikan tidak tergantung pada seberapa besar jumlah dana yang tersedia, namun seberapa penting sebuah kegiatan untuk dilaksanakan. “ Di Komap (Korps Mahasiswa Pemerintahan, red) biasanya terdapat kegiatan tahunan yang selalu diadakan berkala seperti sebuah tradisi, misalnya JIP CUP, Artspiration dan beberapa seminar ataupun workshop yang sangat penting. Bagaimanapun kondisinya, kami punya tanggung jawab untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan tersebut tetap berlangsung,” ungkap Ipeh, bendahara Komap 2009. Di saat-saat seperti inilah pegiat-pegiat organisasi intra kampus bergerilya mencari dana tambahan di luar kampus. Sasaran dari HMJ, BO dan BSO ini adalah perusahaan-perusahaan swasta yang ditawarkan untuk membantu sebagai sponsor.

Biasanya kami mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada instansi-instansi swasta yang banyak sekali terdapat di Yogyakarta, namun seringkali Pemerintah Provinsi juga menjadi target untuk menambah pemasukan, meski dalam jumlah yang tidak terlalu banyak” ungkap Riezky, ketua pelaksana kompetisi tahunan JIP CUP.

Harus Pandai Mengelola

Besarnya kebutuhan dana untuk berbagai kegiatan di organisasi menuntut bendahara harus pandai dalam memilah-milah keperluan dan mengatur anggaran agar tidak terjadi defisit yang besar. Kemampuan mengelola anggaran dibutuhkan terlebih bagi organisasi-organisasi yang aktif melakukan berbagai kegiatan berskala besar. “Meski terbatas, setidaknya dana tersebut bisa kami pergunakan untuk menyusun proposal guna mencari sponsor agar kegiatan kami tetap berjalan” imbuh One.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ganes Nirwina PS, bendahara Komahi ketika ditemui di sela-sela diskusi di WB beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa di Komahi sendiri dana matriks bisa cukup membantu dengan berbagai pengaturan. “Dana matriks, entah dari jurusan maupun fakultas, serta dana lain dari sponsor maupun donatur biasanya saya jadikan satu, kemudian saya bentuk pos anggaran dan selanjutnya saya bagikan ke bendahara masing-masing kegiatan,” jelasnya.

Bendahara itu harus pelit. Kalau tidak, bisa-bisa dana yang dikumpulkan susah payah akan habis sia-sia” tegas Ipeh sambil tertawa.

Mahasiswa Tidak Dilibatkan

Sebenarnya sejak tahun lalu pihak dekanat berusaha memfasilitasi kekurangan dana untuk kegiatan-kegiatan besar yang membutuhkan biaya lebih banyak asal organisasi yang membutuhkan mengajukan surat permohonan ataupun proposal. Hal ini dirasa sangat membantu saat kebutuhan membengkak sedangkan kegiatan tetap harus berjalan. Meski demikian, sebagai Fakultas dengan jumlah mahasiswa terbesar ketiga di Universitas Gadjah Mada dan dengan organisasi-organisasi intra kampus yang ‘hiperaktif’, solusi ini menjadi sekedar setetes air penghilang dahaga. Artinya rasa haus akan kucuran dana tidak akan berhenti. Tahun lalu, Arie Sudjito dalam pertemuan dengan perwakilan HMJ, BO dan BSO Fisipol periode 2009 mengungkapkan untuk acara insidental yang sangat penting di luar program kerja, kekurangan dana dapat diajukan melalui wakil dekan bidang kemahasiswaan dan keuangan. Namun untuk acara rutin atau yang sudah ada dalam program kerja organisasi tidak bisa ditutupi oleh Fakultas. “Sayangnya sejak tahun ini mekanisme itu menjadi lebih sulit, terlebih saat ini pencairan dana matriks dilakukan perkegiatan, bukan per bulan.,” keluh Ipeh.

Organisasi mahasiswa intra Fisipol sepertinya memang terlihat tidak pernah puas. Namun berkaca dari Fakultas tetangga, seperti Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang mencapai Rp. 10.000.000,00 per tahun atau Fakultas Pertanian dengan angka Rp. 9.000.000,00-11.000.000,00 per tahun, rasa tidak puas tersebut menjadi wajar. “Dana untuk kami (organisasi intra Fakultas Pertanian, red) tahun ini sama seperti sebelumnya, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan keaktifan organisasi. Untuk Jurusan dengan mahasiswa sedikit, dana yang disediakan Rp. 9.000.000,00, yang sedang Rp. 10.000.000,00 dan yang berjumlah besar Rp. 11.000.000,00. Dana ini dikurangi masing-masing Rp. 1.000.000,00 karena produktifitas beberapa organisasi sangat rendah tahun lalu,” terang Bravy Yudha Rakhmautama, Dirjen Kesejahteraan Mahasiswa, Dewan Mahasiswa Pertanian 2010.

Meski tidak bisa dibandingkan dengan FEB ataupun Fakultas Pertanian, kenaikan dana matrikulasi awal tahun ini setidaknya sangat membantu realisasi kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa. Sayangnya penentuan besarnya dana matriks ini masih bersifat satu arah, karena tidak melibatkan komunikasi dengan HMJ, BO dan BSO mengenai kebutuhan dan masukan-masukan level praksis sebelum penetapannya. “Mereka (bendahara dan pengurus HMJ, BO dan BSO, red) hanya diberikan pengumuman tentang tata cara pengambilan dana matriks dan kewajiban menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan.” Ujar Ipeh (Ike, Sari)

01
Jun
10

BEASISWA SALAH SASARAN?

BEASISWA SALAH SASARAN?

Ketidaktepatan distribusi bantuan biaya pendidikan melalui beasiswa nyaris akut. Namun tentunya semua civitas akademika berharap akan adanya perbaikan sistem informasi maupun seleksi calon penerima beasiswa di kampus ini. Bagaimana pendapat mahasiswa Fisipol tentang beasiswa yang tidak tepat sasaran? Berikut beberapa opini yang dihimpun awak Sintesa.

Pengelolaan beasiswa memang masih kurang baik. Kan pasti ada persyaratan minimal IPK, biasanya yang justru banyak dapet tuh malah orang-orang yang cukup mampu. Saya kira persyaratan utamanya harus dilihat dari pendapatan keluarga. Yang jadi masalah bagaimana mengukur validitas surat keterangan tidak mampu atau jumlah pendapatan keluarganya? Itu bisa saja diakal-akalin.

Irma Safni

JPP 2008

Sampai saat ini mekanisme seleksi beasiswa di Fisipol belum maksimal, Penyaringan target groups (kelompok sasaran) penerima beasiswa masih parsial, artinya hanya diseleksi sepihak. Idealnya lembaga kampus ikut menyeleksi karena merekalah yang mengetahui kondisi realitas di lapangan supaya akurat dan berimbang.”

Dwi Prabowo

AN 2007

Beasiswa? Sayang banget disia-sia.. Setahuku kebanyakan penerima beasiswa itu cukup mampu kok. Beberapa malah menghabiskan jatah yang diterimanya untuk traktir makan-makan, hura-hura, ya intinya nggak digunain buat memenuhi biaya pendidikan seperti tujuan beasiswa itu sendiri.”

Chandra Eka Putra

Sosiologi 2009

01
Jun
10

SALAH SASARAN, SALAH SIAPA?

SALAH SASARAN, SALAH SIAPA?

Siapapun pasti gembira dijatuhi rezeki. Terlebih jika datangnya tak disangka-sangka. Bak mendapat durian runtuh, nasib ini tengah menaungi Afif Akhda Luqmana, mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan 2007 yang akrab dipanggil Afif. “ Saya benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan beasiswa BCA,” ungkapnya dengan senyum getir saat ditemui Indikator di sela-sela kesibukannya. Ia telah berulang kali menjajal kemampuan dan keberuntungan dalam seleksi-seleksi beasiswa yang diadakan oleh universitas, namun berulang kali pula gagal.

Beberapa waktu yang lalu, ia mendapatkan telepon dari pihak rektorat yang “mengundangnya” untuk mengikuti seleksi beasiswa Bakti BCA yang notabene mengucurkan dana pertahun dalam jumlah sangat besar untuk 10 mahasiswa UGM. Memang mengejutkan, namun tentu saja Afif menerima tawaran ini. Proses seleksi pun ia jalani mulai dari mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, sampai akhirnya ia dan teman sekelasnya Ponco Kusumawardani, lolos dalam seleksi ini. Sedikit pertanyaan yang muncul kemudian di benak Afif dan segelintir mahasiswa lain adalah, mengapa hanya dua-tiga orang yang mendapatkan undangan? Apa yang membuat rektorat memilih dua-tiga orang ini untuk mendapatkan kesempatan menerima beasiswa Bank ternama tersebut?

Beasiswa merupakan bantuan, baik berupa sejumlah uang atau kesempatan pendidikan yang diberikan kepada seseorang guna menunjang kegiatan pembelajarannya. Sasaran beasiswa biasanya adalah peningkatkan prestasi dan kemampuan akademik maupun non-akademik. Bantuan yang bisa diberikan oleh individu atau institusi tersebut tentunya mempunyai patokan dan syarat-syarat tertentu. Syarat lazimnya adalah nilai akademik yang baik, prestasi-prestasi di dalam maupun di luar kegiatan perkuliahan, dan yang paling sering adalah kondisi ekonomi calon penerima beasiswa yang digolongkan dalam kategori kurang atau tidak mampu. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau tanda bukti penghasilan orang tua.

Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu kampus terkemuka di Indonesia sudah tentu memiliki banyak jejaring yang menghubungkan instansi ataupun individu pemberi beasiswa dengan mahasiwa. Pihak rektorat maupun dekanat masing-masing Fakultas menyediakan dan memberikan berbagai informasi beasiswa untuk mahasiswa dari berbagai sumber. Menurut data pihak Dekanat Fisipol UGM, hingga tahun 2008 setidaknya tercatat 49 jenis beasiswa tersedia untuk mahasiswa. Termasuk di antaranya beasiswa tahunan seperti pembebasan biaya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) dan beberapa beasiswa rutin ‘langganan’ UGM dari berbagai instansi di luar kampus. Kuota mahasiswa yang dapat menerima beasiswa rutin tersebut kurang lebih 5000 orang atau hanya 0,08 % dari jumlah mahasiswa S1 yang menempuh pendidikan di UGM. Mirisnya obrolan-obrolan langsung dengan pengaju beasiswa dan data penerima yang terpampang di papan pengumuman mengungkapkan banyaknya mahasiswa yang tergolong mampu, namun masih mendapatkan jatah dari angka yang hanya 0,08 % ini. Fakta ini seringkali mengundang beberapa mahasiswa bergumam, “Si A kan tajir, Bapaknya kerja di Pertamina kok,” atau “Si B punya Laptop ma HP bagus gitu, kok dapet BBM?”.

Mekanisme dan Prosedur Seleksi Amburadul

Seperti ketentuan dari Rektorat, info beasiswa disampaikan oleh Direktorat Kemahasiswaan kepada mahasiswa dengan berbagai cara. Menurut Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fisipol UGM, Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si, salah satu caranya adalah pihak Rektorat (Dirmawa UGM) memberikan surat pemberitahuan kepada dekanat Fakultas. “Surat pemberitahuan tersebut berisi nama beasiswa, syarat penerima beasiswa, batas penyerahan berkas, dan info penting lainnya. Dari dekanat, surat pemberitahuan tersebut diserahkan ke bagian Akademik fakultas tersebut masing-masing. Baru kemudian, bagian Akademik mengumumkannya kepada mahasiswa melalui situs Fakultas maupun papan pengumuman sudah tersedia.”

Pengumuman beasiswa di kampus Fisipol seringkali terlambat dipublikasikan kepada mahasiswa. Tidak seperti pengumuman beasiswa di website Dirmawa UGM yang lebih cepat tersebar, meskipun tidak selalu update. Fitur Beasiswa pada portal akademik tidak difungsikan dengan baik, informasinya selalu kosong dan tidak diisi dengan informasi beasiswa sebagaimana mestinya. Bahkan seringkali pengumuman beberapa jenis beasiswa tidak terpampang di sudut manapun di Fisipol. Wening Hapsari (JPP 2007) mengaku beberapa waktu yang lalu mengetahui informasi beasiswa sebuah Bank Swasta dari kampus tetangga. ”Saya mendapatkan informasi sebuah beasiswa dari FIB (Fakultas Ilmu Budaya, red). Tidak ada pengumumannya di Fisipol. Ketika Saya konfirmasikan ke akademik Fakultas, ternyata deadline-nya siang itu juga,” ujar Wening.

Sebagai fakultas yang tidak memiliki BEM atau Senat tingkat fakultas, Fisipol UGM memiliki proses seleksi yang berbeda dari fakultas lain. Pihak dekanat Fisipol khususnya bagian Akademik tidak menerapkan seleksi secara ketat. Berkas permohonan beasiswa yang masuk ke bagian akademik akan dicek kelengkapannya, lalu diteruskan ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan untuk ditandatangani. Sementara itu, bekerjasama dengan bagian Akademik, dekanat menyerahkan database mahasiswa lama dan baru kepada Dirmawa. Berkas permohonan beasiswa yang sudah ditandatangani dan database mahasiswa tersebut diserahkan ke pihak Dirmawa UGM. Proses seleksi sampai pengumuman diserahkan sepenuhnya kepada pihak Rektorat khususnya Dirmawa.

Dengan mekanisme seperti ini, keakuratan berkas permohonan dan keterangan lainnya tidak dapat dikroscek kebenarannya. Proses seleksi hanya berurusan dengan berkas-berkas dan meniadakan tahap wawancara atau penilaian langsung seperti yang dilakukan Fakultas lain, misalnya MIPA atau Teknik. ”Kita bikin pengajuan beasiswa, setelah itu ada tes wawancara dulu sama Keluarga Mahasiwa, habis itu tinggal nunggu pengumuman,” terang Alfons (Kimia 2006). Bagaimana dengan Fisipol? ”Kalau aku sih masukin surat penghasilan Bapak aja. Ibu sih kerja wiraswasta, tapi kalau dimasukin juga kan bisa-bisa nggak dapet beasiswanya,” aku salah seorang mahasiswa Fisipol penerima beasiswa yang tidak mau disebut namanya.

Problem Ketidakadilan

Jika mekanisme seleksi beasiswa hanya mengutamakan kelengkapan berkas, minim seleksi dan nihil data mahasiswa tidak mampu, terang saja beasiswa sangat rentan ‘salah sasaran’. Dampak selanjutnya yang timbul adalah kecemburuan dan perasaan diperlakukan tidak adil karena penerima beasiswa kebanyakan dari keluarga mampu. Menanggapi kasus beasiswa BCA, salah seorang mahasiswa mengeluhkan seleksi yang wagu ini, “Seharusnya ada transparansi, keadilan dan penjelasan kasus ini dari pihak rektorat,” ujar Hermawan (Sosiologi 2007).

Ketidakadilan dalam pembagian beasiswa secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan persepsi negatif terhadap pihak Rektorat dan pihak Dekanat. Ketidakadilan tersebut sangat disayangkan oleh berbagai pihak termasuk perhimpunan Mahasiswa Advokasi se-UGM. Hal tersebut bisa dicegah dengan sistem pendataan mahasiswa yang baik. Namun sayangnya, pendataan mahasiswa mampu dan tidak mampu di Fakultas maupun Universitas terkesan lemah dan tidak relevan. “Universitas selama ini tidak pernah membuat list mahasiswa UGM yang tidak mampu secara keseluruhan,” Hal ini menyebabkan pada tahap seleksi tingkat Universitas, perbedaan mahasiswa mampu-dan tidak mampu menjadi kabur. Dalam beberapa kali pertemuan, para advokator dari berbagai Himpunan Mahasiswa Jurusan se-UGM juga menemukan fakta bahwa pencarian dana beasiswa BOP dan PPA dari Bank selalu terlambat. “Teman-teman advokasi se-UGM menengarai bahwa dananya dari Dikti (Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, red) ditaruh di bank dulu sehingga bunganya membesar lalu baru dicairkan,” ungkap Ridwan Budiman (Menteri Advokasi Komap 2009).

Mengenai ketidakadilan dalam pemberian beasiswa dan beasiswa yang salah sasaran, Hermin berpendapat, “Hal tersebut sangat disayangkan. Karena beasiswa itu sangat membantu mahasiswa, terutama jika diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkannya.” Beliau mengharapkan adanya kemauan untuk memperbaiki sistem serta munculnya peran aktif mahasiswa untuk berkonsultasi kepada pihak dekanat tentang permasalahan kuliah yang dihadapi termasuk hal finansial.

Sayang sekali, mempertanyakan siapa yang salah dalam ketidakadilan pembagian beasiswa sepertinya akan menimbulkan sikap saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab. Meskipun jelas terjadi miskomunikasi antara Fakultas dan Universitas, serta carut mareutnya sistem seleksi dan tentu juga kesadaran moral mahasiswa pengaju beasiswa. “Seharusnya masalah ini dikawal terus. Jika ditemukan kejanggalan-kejanggalan lebih lanjut, mahasiswa advokasi se-UGM siap membantu sampai permsalahan ini tuntas,” ungkap Ridwan. (Sekar, Christian)

01
Jun
10

TAWURAN (SUDAH) KAMPUNGAN!

Ada secarik ironi di negara kita. Negara yang menjunjung keramahtamahan dan ke-timur-an. Di negara ini para pemuda pernah menggiring segenap generasi ke dalam panji kemerdekaan. Tapi di negara ini pula para pemudanya dengan mudah mengepalkan tangan dalam nafas kekerasan. Sehingga vandalisme “kelas berat” alias tawuran sudah akrab di telinga. Mungkin beberapa dari kita pernah melihat sebuah ruas jalan dipenuhi pelajar-pelajar beringas bersenjatakan batu, tongkat kayu hingga pisau untuk membentengi diri. Bahkan belum genap satu bulan yang lalu, seorang pelajar tewas akibat tawuran antar dua sekolah menengah atas di Yogyakarta yang memang merupakan musuh bebuyutan. Tragis. Seolah tidak berjiwa muda seseorang bila tidak melewati tradisi tawuran atau gontok-gontokan. Semacam ritual sepertinya.

Namun jika menelisik lebih lanjut serta mendalam, budaya vandalisme terjadi sejak era Presiden Sukarno dan mengalami puncak saat pergolakan di era Suharto. Sayang esensinya bergeser jauh. Awalnya para pemuda—sebut saja mahasiswa—melakukan kekerasan untuk menuntut-dengar dari pemerintah. Untuk zaman seperti itu, tentu kita bisa maklum. Terkadang cara-cara kekerasan memang diperlukan demi menghancurkan kemunkaran. Tetapi sungguh mendobrak nalar, bila mahasiswa Indonesia saat ini masih setia untuk tawuran. Entah itu tawuran antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan aparat pemerintah, bahkan mahasiswa dengan penduduk sipil. Apakah ada kesalahan dengan demokrasi yang sedang berjalan atau justru ada watak yang diwariskan dari masa ke masa?

Dua-duanya masuk akal. Coba kita intip Universitas Gadjah Mada yang merupakan perguruan tinggi termahsyur di Indonesia. Teman-teman berpikir kampus kita bebas tawuran? Sayang sekali tidak. Hingga kini hawa panas perpecahan antar mahasiswa UGM masih terpelihara rapi. Sudah rahasia umum, dua jurusan yang kerap saling hantam adalah mahasiswa-mahasiswa jurusan Konservasi Hutan Fakultras Kehutanan dengan mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik. Ironisnya, tawuran terjadi di dalam lingkungan kampus, Lembah UGM. Salah seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan berinisial H bahkan mengatakan, tawuran antar mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Fakultas Teknik telah dimulai sejak Orde Baru. Sebab musababnya bahkan tak jelas. Dimulai dari masalah sepele, sentimen antar Fakultas. Akar ini lalu tertanam kuat mendarah daging di generasi-generasi selanjutnya. Bahkan di tahun ini, pertandingan futsal menjadi ajang saling serang kedua Fakultas. tawuran tak jarang seperti perang modern. Sebilah pedang ditenteng-tenteng dan dijadikan senjata untuk saling menghajar.

Lagi-lagi ironis. Coba simak pernyataan G, mahasiswa Fakultas Teknik. “Memang benar permusuhan kami dengan mereka (Fakultas Kehutanan) seperti diwariskan. Sejak Ospek, kami sudah seperti didoktrin untuk melawan mereka,” Paling tidak demikian mahasiswa Jurusan Teknik Sipil ini berkisah pada kru Sintesa. Aneh bin ajaib!

Vandalisme kelas berat telah melekat pada identitas pemuda terdidik macam pelajar dan mahasiswa. Vandalisme kini bukan lagi wadah menyalurkan tuntutan akan keadilan terhadap tiran. Vandalisme kini dijadikan dewa penunuk jalan. Entahlah, mungkin memang demokrasi adalah buah simalakama. Di satu sisi membuka nafas kebebasan, di sisi lain dapat diartikan bebas sebebas-bebasnya. Lama kelamaan demokratisasi jiwa pemuda jenis kedua mendorong kita pada tirani gaya baru: kekerasan berkedok kebebasan.

Yah, generasi-reformasi harusnya menjadikan cara pikir vandalis sebagai barang kuno dan beralih ke sikap solutif kepala dingin. Daripada berada di tengah gerombolan yang menjadikan kekerasan sebagai jalan keluar, lebih baik kita benar-benar ‘berjalan keluar’ dari lingkaran lalu berteriak, “Hei, Bung! Tawuran itu sudah kampungan!” (Christian, Doni)

01
Jun
10

DEKANAT FISIPOL ADAKAN OPEN HOUSE PERDANA

DEKANAT FISIPOL ADAKAN OPEN HOUSE PERDANA

Untuk pertama kalinya, Open House dan ruang temu muka dua arah antara Dekanat Fisipol UGM dan mahasiswa dilaksanakan. Acara yang digelar pada hari Kamis, 11 Maret 2010 pukul 09.00-12.00 WIB dihadiri oleh sekitar 50 orang mahasiswa. Bertempat di Ruang Seminar Fisipol UGM, forum tersebut dihadiri langsung oleh Dekan Fisipol UGM, Prof. Dr. Pratikno M.Soc.Sc, beserta Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni,S.IP, M.Si, Dr. Suharko S.Sos, M.Si, dan Arie Sujito S.Sos, M.Si.

Sudah sejak 1,5 tahun lalu, pihak fakultas merencanakan adanya forum temu semacam ini. Namun, hal tersebut baru bisa terealisasi. Pratikno mengatakan bahwa forum tersebut diadakan untuk lebih mendengarkan suara mahasiswa. Dekanat berusaha mengubah citranya yang selama ini cenderung tertutup dan minim sosialisasi menjadi lebih transparan.

Melalui forum tersebut pihak dekanat mengungkapkan rencana pembangunan gedung Fisipol UGM. Pembangunan yang akan dimulai pada bulan Mei 2010 ini mengundang berbagai tanggapan, kritik, maupun usulan positif mahasiswa. Pihak dekanat menyatakan bahwa selama pembangunan, kegiatan perkuliahan akan dimobilisasi ke Gedung Magister Administrasi Publik (MAP) ,Gedung Pusat Antar Universitas (PAU) dan sebagian tetap di gedung Fisipol UGM. Seluruh biaya pembangunan berasal dari anggaran dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Permasalahan lain yang juga disinggung dalam pertemuan adalah kacaunya pengelolaan portal akademik. Hermin menyatakan bahwa pihak Teknologi Informatika (TI) UGM tengah membenahi berbagai kendala tersebut. Masalah nilai yang belum keluar hingga masa pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) diselesaikan dengan memberikan nilai sementara.

Momen temu muka ini juga dimanfaatkan oleh mahasiswa yang berkesempatan hadir untuk mengajukan usulan, kritik dan saran. Diantaranya penerbitan jurnal mahasiswa Fisipol UGM, serta kritik mengenai informasi beasiswa dan penyediaan buku-buku perpustakaan ditujukan kepada pihak dekanat.

”Melalui forum seperti ini, pihak fakultas berusaha menampung dan merealisasikan usulan positif mahasiswa, contohnya usulan tentang penerbitan jurnal mahasiswa,” ucap Pratikno. “Sesuatu yang menarik dari forum ini adalah tentang kegelisahan mahasiswa semacam ini, yang sebenarnya telah menjadi agenda kebijakan dekanat sejak 1,5 tahun lalu. Kami sudah berusaha membenahi perpustakaan, serta mengusahakan seleksi beasiswa yang lebih ketat.” tambahnya.

Salah satu mahasiswa Jurusan Sosiatri ’07 menuturkan tanggapannya mengenai acara tersebut. “Melalui forum terbuka seperti Open House, dekanat bisa tahu uneg-uneg mahasiswa. Namun, saya kaget ketika dekanat mengumumkan pembangunan Gedung Fisipol. Mahasiswa baru diberi tahu setelah blue print nya sudah jadi.” tuturnya.

Berbagai informasi mengenai kebijakan dekanat yang selama ini sangat sulit diakses dan dikonfirmasi oleh mahasiswa sedikit terbuka melalui forum ini. Direncanakan, Open House Dekanat tidak akan berhenti sampai disini, namun secara fleksibel akan terus dilakukan untuk menjalin komunikasi dan saling pengertian antara mahasiswa dan dekanat. (Brita)

01
Jun
10

DEKANAT BERLAKUKAN MEKANISME JAM KOSONG ‘MASSAL’

DEKANAT BERLAKUKAN MEKANISME JAM KOSONG ‘MASSAL’

Sebagian mahasiswa senang dengan adanya jam-jam kosong saat dosen berhalangan untuk hadir. Sebagian dapat memanfaatkan momen itu untuk berdiskusi dengan teman sekelompok, mengerjakan tugas, atau bahkan hanya sekedar menggosip. Namun ada pula sebagian yang bingung untuk mengisi kekosongan sambil menunggu kuliah berikutnya.

Kebingungan itu bisa terjawab oleh program baru Fisipol. Mulai semester genap 2010, dekanat memberlakukan jam kosong setiap hari Kamis mulai pukul 09.30 – 12.00 WIB. Hal ini sebenarnya sudah diupayakan sejak semester ganjil 2009 yang lalu, tetapi baru bisa terealisasi pada awal semester ini. Kebijakan dimaksudkan agar mahasiswa dapat terintegrasi dengan baik. Lebih jauh menurut Hermin Indah Wahyuni, Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, “Jam kosong ini bisa dimanfaatkan untuk mengasah softskill, mengadakan diskusi-diskusi lintas jurusan, dan raker (rapat kerja, red) bagi HMJ, BO maupun BSO. Sebelumnya program jam kosong bersama ini sudah dipraktekkan di Fakultas Ilmu Budaya UGM setiap hari Jum’at, bahkan dalam rentang cukup lama, yaitu dari pukul 07.00-13.00 WIB.

Selain ditujukan bagi mahasiswa, kebijakan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika di Fisipol untuk mengadakan rapat baik di tingkat fakultas, RKF (Rapat Kerja Fakultas, red), maupun rapat di tingkat jurusan. Untuk itulah berbagai macam program telah disusun pada jam-jam kosong ini, bahkan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Agar tak ada yang memanfaatkannya untuk hal-hal sembarangan,” lanjutnya.

Sebagai launching, salah satu program dalam jam kosong massal adalah Open House Dekanat yang dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Maret 2010 pukul 09.30-12.00 WIB di Ruang Seminar I Fisipol. Meski acara sejenis tak selalu hadir di Kamis pagi, namun setidaknya intensitasnya akan dinaikkan agar Dekanat bisa mendengar langsung keluhan, kritik dan saran dari para mahasiswa. Sebagai hasil nyata, akan dilakukan crosscheck terhadap kebijakan apa yang seharusnya dipertahankan dan yang harus diganti.

Terkait minimnya informasi dan pengetahuan mahasiswa tentang kebijakan ini, Hermin mengungkapkan, “Sebelumnya kami dari pihak Dekanat telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan baru ini kepada seluruh kepala staf di masing-masing bidang, hanya saja mungkin belum sempat menyampaikan kepada seluruh anggota staf sehingga sempat terjadi missed”. Menurutnya, dua minggu yang lalu atau awal Maret ini, pihak Dekanat telah mengumumkan kebijakan jam kosong bersama kepada HMJ, BO maupun BSO. Maka jika terjadi ketidaktahuan mahasiswa dan staf di Fisipol akan pengosongan jam, hal itu tidak akan berlangsung lama. (Ike)




Rubrik

Kalender

August 2016
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kunjungan Anda

  • 9,923 klik

Temui kami di:

Gedung Yong Ma lantai 2, Jalan Socio-Justicia 1, Bulaksumur, Yogyakarta. Email: sintesapress@yahoo.com Facebook/ Group: Persma Sintesa/ Sintesa Press

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.