Archive for April, 2010

18
Apr
10

Jangan Senang Dulu

Siang itu ba’da dzuhur 31 Maret 2010, pukul 12.58, ketua sidang Mahkamah Konstitusi mengetok palu. Sontak para hadirin di ruang sidang gedung MK berteriak gembira dan tersenyum lebar, serta merta langsung mengabari para pegiat dan pengamat pendidikan di seantero Nusantara. Akhirnya UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Media elektronik—dengan kemampuan menyampaikan informasi berkecepatan tinggi—hampir tidak ada yang merekam momentum penting sejarah pendidikan Indonesia itu, tertutup oleh hiruk pikuk kabar para elit politik negeri ini.

Lepas dari lima alasan prinsip yang menjadi landasan MK untuk memberi putusan membatalkan UU BHP, keputusan MK ini menjelaskan beberapa fakta lugas dalam proses pembuatan Undang Undang tersebut.

Pertama, disadari atau tidak adanya aktor-aktor epistemik yang percaya benar pada mekanisme pasar, baik di jajaran eksekutif (Kementrian Pendidikan) dan legislatif (parlemen) yang mengesahkannya, komunitas ini bisa para pejabat dan elit politik maupun para aktor intelektual dibelaknganya. Lebih lanjut komunitas epistemik adalah orang dengan mindset yang sama dalam memperlakukan dan melihat sebuah fenomena, boleh jadi mereka tidak pernah bertemu karena komunitas ini dibangun dari literatur yang dibaca maupun media-media verbal dan visual. Aroma para aktor ini tercium karena beberapa substansi dalam UU BHP adalah semangat otonomi perguruan tinggi baik secara manajerial maupun finansial, pelibatan pihak swasta dalam pengelolaannya, dan lepasnya tanggung jawab negara sebagai penjamin pendidikan nasional (UUD 1945 pasal 31).

Kedua, dalam proses legislasi penyusunan undang-undang tersebut yang kemudian diputuskan tahun 2009 lalu, tidak hanya didasarkan pada semangat luhur memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan—dari level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi—melainkan secara praksis menjelaskan fakta adanya vested interest para elit politik yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana keberatan dari banyak pihak, otonomi lembaga pendidikan tersebut lebih dtitikberatkan pada aspek financial dimana negara ‘bebas’ untuk membiayainya dan membuka adanya pihak swasta untuk ‘membantu’ lembaga pendidikan dengan porsi sesuai ketentuan di UU BHP, maksimal 33% diambil dari dana masyarakat. Sehingga adanya ruang masuknya pihak swasta untuk ‘menguasai’ lembaga pendidikan yang sebelumnya dibiayai oleh negara inilah, yang menjadi konsen para politisi untuk kongkalingkong dengan para pelaku usaha.

Ketiga, realitas keIndonesiaan yang begitu beragam juga dalam hal pendidikan tidak mampu dibaca oleh para politisi, terlebih kepada pengagas undang-undang ini—walaupun pemegang otoritas berdalih lahirnya UU BHP adalah amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 53. Jika kita melihat para pemohon judicial review atas undang undang yang baru saja dibatalkan ini, maka kita akan menemukan sebuah fakta pendidikan bahwa memang dalam konteks otonomi pengelolaan proses pendidikan tidak begitu bermasalah, tetapi dalam konteks otonomi pembiayaan akan mengalami problem besar karena kondisi lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh tanah nusantara berbeda-beda begitu juga kualitas dan karakter masyarakatnya karena kondisi daerah yang tidak semuanya mempunyai potensi usaha untuk melakukan recovery dana yang sudah ditarik pemerintah.

Tiga penjelasan di atas hanyalah flashback beberapa poin kemungkinan di balik kelahiran sesar sebuah regulasi bernama UU BHP sehingga pembunuhannya melalui palu Mahkamah Konstitusi pun bukanlah hal yang serta merta membuat kita shock kekagetan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian syahwat perlawanan kita terhadap kepitalisasi pendidikan akan serta merta lesu dengan fakta hukum tersebut? Apakah benar sebuah fakta hukum—dalam hal ini adalah pembatalan UU BHP oleh MK—lantas mereduksi praktek pemiskinan di level penyelenggara pendidikan?

Landasan etis pendidikan Indonesia tidak perlu jauh-jauh kita sandarkan pada tiang-tiang ideologi pendidikan ala Barat yang sedikit banyak selalu mengintegtrasikannya dalam mekanisme exit-choice, sebuah medan kompetisi customer dalam pasar. Ki Hadjar Dewantoro lebih dari setengah abad yang lalu berbicara perihal kemerdekaan dalam pendidikan, dia katakan:

“janganlah kewajiban urus-mengurus itu diartikan sebagai ‘mengurus asal mengurus’ saja, tetapi mengurus dengan beres, yaitu dapat mewujudkan tertib dan damai di dalam hidup dan penghidupannya, kemerdekaan yang tidak dapat mewujudkan hidup lahir yang tertib, dan hidup batin yang damai, bukanlah kemerdekaan sejati”.

Atas pemahaman etis itulah Taman Siswa menolak untuk menerima segala bentuk bantuan dari pemerintah jajahan. Sehingga ketika dulu pemerintah jajahan secara empirik adalah tubuh yang nampak, maka sekarang berubah menjadi siluman yang berkoloni-koloni dalam korporasi-korporasi pendidikan. Jika secara personal siluman ini berubah bentuk menjadi para pemegang otoritas, lembaga pendidikan akan tetap dengan karakter logika untung-rugi-nya. Ekspresi-ekspresi kebijakan kampus yang komersil, pembebanan biaya pendidikan yang semakin meningkat—tidak pernah ada dalam sejarah pendidikan tinggi biaya beban pendidikan para peserta didik turun—dan bangunan kurikulum yang ketat sehingga menjadikan mahasiswa sebuah komoditas dari bahan mentah lulusan SMA menjadi barang jadi lulusan Sarjana, adalah sebuah praktek penghisapan dari transformasi jajahan yang saat ini berubah-ubah wujudnya layaknya siluman.

Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa pembatalan UU BHP oleh MK hanyalah berupa fakta hukum—walaupun tetap juga berpengaruh pada dimensi pendidikan lainnya—yang sering kali dalam kultur ke-Indonesia-an kita hukum didewakan sehingga absen untuk melihat konteks sosial, ekonomi, dan politik. Masih ada banyak fakta politik yang penuh intrik bahkan fakta ideologi yang terimplementasi di balik realitas penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Sehingga jangan senang dulu atas fakta hukum ini.

Bahkan secara lebih fundamental, hiruk pikuk untuk melawan UU BHP—sebagai sebuah produk hukum yang memayungi lembaga pendidikan dalam penyelenggarakan pendidika—dan  suka cita paska pembatalannya adalah menunjukkan kegagapan kita terhadap lembaga pendidikan. Atau dengan kata lain dapat saya bahasakan bahwa ijazah-minset telah memperangkap keimanan edukasi kita yang terus mengamini bahwa sekolah dan perguruan tinggi adalah satu-satunya supplyer dalam sebuah proses edukasi dan pembelajatan. Sehingga agak benar juga ketika Ivan Illich dalam Deshcooling Society mengatakan (dalam bahasa yang berbeda) bahwa Guru atau Dosen menjadi dewa dalam nirwana sekolah dan perguruan tinggi, dan para siswa dan mahasiswa menjadi cukong yang memohon agar tidak dikeluarkan dari nirwana lembaga pendidikan. Namun bukan berarti bahwa lembaga pendidikan tidak berfungsi sama sekali sebagai mana perspektif Illich yang terlampau sinis, tetapi ketergantungan akut atas lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi pada akhirnya memproduksi tindakan-tindakan pragmatis seperti plagiasi.

Singkat cerita, pendidikan bukanlah sekedar sebuah fakta hukum belakawalaupun hukum menjadi sebuah raja yang paling adil dalam beberapa hal. Tetapi akan selalu ada fakta politik bahkan fakta ideologis yang terus membuntutinya karena tidak semua proses yuridisasi akan menyelesaikan persoalan manusia dan kemanusiaan. Sehingga pembatalan UU BHP seharusnya tidak membuat kita cepat-cepat senang bersuka cita dahulu. [Arya Budi/Staf Litbang LPPM Sintesa Fisipol UGM]


Advertisements



Rubrik

Kalender

April 2010
M T W T F S S
« Dec   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Kunjungan Anda

  • 10,761 klik

Temui kami di:

Gedung Yong Ma lantai 2, Jalan Socio-Justicia 1, Bulaksumur, Yogyakarta. Email: sintesapress@yahoo.com Facebook/ Group: Persma Sintesa/ Sintesa Press