Archive Page 2

01
Jun
10

APA KABAR FISIPOL?

APA KABAR FISIPOL?

Jangan pernah bosan menanyakan kabar pada diri sendiri. Hingar bingar drama perpolitikan Indonesia, isu-isu yang membuntuti instansi-instansi publik semacam dirjen pajak hingga chaos di Ibukota mungkin menggeser sensitifitas kita terhadap hal terdekat. Mari beristirahat sejenak dari kepenatan di atas sana, ambil cermin lalu duduk bersama melihat ‘kita’.

Lembaran-lembaran edisi ini mencuplik satu-dua realita di kampus yang mengaitkan dengan kuat dua elemen: mahasiswa dan uang. Sorotan utama kami arahkan pada persoalan beasiswa. Kata ini identik dengan darma kepada para pelajar yang, pertama, tidak mampu, kedua, harus diapresiasi karena prestasi dan kemampuannya. Agak getir mungkin saat melihat dua kriteria ini menguap lenyap entah kemana dan kita mendapati penerima bantuan ini bukanlah mereka yang berada dalam kondisi tidak mampu atau berprestasi. Siapa salah? Pertanyaan ini lalu dijawab bukan dalam logika aktor (baca: perampok beasiswa), namun mari kita tarik garis logika sistem. Pola rekrutmen beasiswa yang nihil menyebabkan aplikasi yang diloloskan ke Universitas seringkali menjadi proposal yang berakhir pada laptop baru, motor baru dan prestise baru. Penentuan sasaran beasiswa tak ubahnya seperti pengundian lotre.

Dalam versi yang agak tidak menggebu-gebu, ulasan kedua akan melihat sistem pengelolaan keuangan himpunan-himpunan mahasiswa yang berdiam di kampus kita. Minimnya dana matrikulasi dari Fakultas membuat masing-masing himpunan putar otak agar anggaran minimal tidak defisit. Tak ada salahnya juga melihat lalu membandingkan pengeloaan keuangan himpunan mahasiswa Fisipol dengan kampus seberang. Tentu, kabar-kabar ringan seputar kampus masih akan mengisi halaman-halaman terbitan kali ini.

Indikator pertama di tahun 2010 ini adalah hasil kerja-lumayan-panjang awak Magang Sintesa 2009. Dari pojok Barat Yong Ma, kami selalu akan berusaha menggali sensitifitas terhadap secuil kesalahan gaib yang betah berdiam dalam sistem kampus kita. Tentang carut-marut yang dikeluhkan di sudut-sudut kelas dan kantin yang lalu menjelma menjadi pertanyaan-pertanyaan sambil lalu. Toh, tak ada salahnya mengorek-orek sedikit sebelum apatisme mengeras dan menjaga pertanyaan-pertanyaan itu tetap tak terjawab.


INDIKATOR-MAGANG’09.zip

06
May
10

SiLET Ed April’10

wewacan ringan edisi 04

april/10


Menyikapi

Kematian

UU BHP


Di tengah maraknya skandal politik praktis di negara yang kita cintai ini-sebut saja Ironi Century hingga Kasus Gayus si Markus-sebuah kabar baik terhimpit di tengah-tengah. Tidak banyak stsiun televisi menyoroti dan menyikapi keptusan besar in. Sorot kamera masih terus mengarah pada Drama Jupe for Pacitan, dan program-program berita menjelma bak infotainment model baru. Tidak, bukan drama sejenis itu yang akan kita bicarakan. Kita sedang membicarakan kematian yang membuat sebagian orang tertunduk duka dan yang lain tersenyum lebara bahagia: kematian UU BHP.
Pembatalan UU BHP dilakukan melalui judicial review Mahkamah Konstitusi 31 Maret lalu. Konten Undang-Undang yang disahkan tahun lalu ini dinilai bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, kita hidup dalam sistem yang setengah-setengah dan selalu maju-mundur. Maka tentu akan selalu menyisakan kerugian satu atas yang lain. UU BHP dihapuskan saat sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia tengah mempersiapkan penerapan kebijakannya. Memang akan sangat dilematis bagi pihak rektorat, yang harus menata ulang kebijakan ala BHP. Namun tanpa basa-basi, pembatalan ini jelas melegakan bagi jutaan mahasiswa dan calon mahasiswa.
Benarkah Undang-Undang ini telah mati? Secara yuridis, jawabannya adalah ya. Namun secara de facto, pondasi-pondasi BHMN seperti di kampus ini telah terpasang. Akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi universitas-universitas yang sempat berstatus BHMN untuk kembali melakukan penyesuain anggaran dasar dan mungkin menyetop proyek-proyek yang direncanakan dengan matang. Pertanyaan lebih lanjut yang mungkin akan sedikit memudarkan senyum kawan-kawan adalah mungkinkah pembatalan UU BHP akan diikuti dengan pembatalan blue print uang-isasi kampus? Hal yang dikhawatirkan adalah kematiannya menjadi jalan reinkarnasi bagi bentuk-bentuk baru kapitalisasi pendidikan yang kasat mata. Lembar tipis ini jangan hanya dijadikan alas duduk atau kipas tangan. Jadikan ini sebagai alarm untuk mengingatkan kita urgensi perjuangan hak akan pendidikan. Mari terus kawal sebelum reinkarnasinya bangkit atau sebelum kita lengah bahwa ternyata UU BHP hanya mati suri. Kita tunggu saja.  [Redaksi]

Jangan Senang

Dulu!


Siang itu ba’da dzuhur 31 Maret 2010, pukul 12.58, ketua sidang Mahkamah Konstitusi mengetok palu. Sontak para hadirin di ruang sidang gedung MK berteriak gembira dan tersenyum lebar, serta-merta langsung mengabari para pegiat dan pengamat pendidikan di seantero Nusantara. Akhirnya UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Media elektronik-dengan kemampuan menyampaikan informasi berkecepatan tinggi-hampir tidak ada yang yang merekam momentum penting sejarah pendidikan Indonesia itu, tertutup oleh hiruk-pikuk kabar para elit politik negeri ini.
Lepas dari lima alasan prinsip yang menjadi landasan MK untuk memberi putusan membatalkan UU BHP, keputusan MK ini menjelaskan beberapa fakta lugas dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut.
Pertama, disadari atau tidak adnya aktor-aktor epistemik yang percaya benar pada mekanisme pasar, baik di jajaran eksekutif (Kementrian Pendidikan) dan legislatif (parlemen) yang mengesahkannya, komunitas ini bisa para pejabat dan elit politik maupun para aktor intelektual di belakangnya. Lebih lanjut komunitas epistemik adalah orang dengan mindset yang sama dalam memperlakukan dan melihat sebuah fenomena, boleh jadi mereka tidak pernah bertemu karena komunitas ini dibangun dari literatur yang dibaca maupun media-media verbal dan visual. Aroma para aktor ini tercium karena beberapa substansi dalam UU BHP adalah semangat otonomi perguruan tinggi baik secara manajerial maupun finansial, pelibatan swasta dalam pengelolaanya, dan lepasnya tanggung jawab negara sebagai penjamin pendidikan nasional (UUD 1945 pasal 31).
Kedua, dalam proses legislasi penyusunan Undang-Undang tersebut yang kemudian diputuskan tahun 2009 lalu, tidak hanya didasarkan pada semangat luhur memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan-dari level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi-melainkan secara praksis menjelaskan fakta adanya vested interest para elit politik yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana keberatan dari banyak pihak, otonomi lembaga pendidikan tersebut lebih dititikberatkan pada aspek finansial dimana negara ‘bebas’ untuk membiayainya dan membuka adanya pihak swasta untuk ‘membantu’ lembaga pendidikan dengan porsi sesuai ketentuan di UU BHP, maksimal 33% diambil dari dana masyarakat. Sehingga adanya ruang masuknya pihak swasta untuk ‘menguasai’ lembaga pendidikan yang sebelumnya dibiayai oleh negara inilah, yang menjadi konsen para politis unutk kongkalikong dengan para pelaku usaha.
Ketiga, realitas ke-Indonesia-an yang begitu beragam juga dalam hal pendidikan tidak mampu dibaca oleh para politisi, terlebih kepada penggagas Undang-Undang ini-walaupun pemegang otoritas berdalih lahirnya UU BHP adalah amanah UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 53. Jika kita melihat para pemohon judicial review atas Undang-Undang yang baru saja dibatalkan ini, maka kita akan menemukan sebuah fakta pendidikan bahwa memang dalam konteks otonomi pembiayaan akan mengalami problem besar karena kondisi lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh tanah Nusantara berbeda-beda, begitu juga kualitas dan karakter masyarakatnya karena kondisi daerah yang tidak semuanya mempunyai potensi usaha untuk melakukan recovery dana yang sudah ditarik pemerintah.
Tiga penjelasan di atas hanyalah flashback beberapa poin kemungkinan di balik kelahiran sesar sebuah regulasi bernama UU BHP sehingga pembunuhannya melalui palu Mahkamah Konstitusi pun bukanlah hal yang yang serta-merta membuat kita shock kekagetan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian syahwat perlawanan kita terhadap kapitalisasi pendidikan akan serta-merta lesu dengan fakta hukum tersebut? Apakah benar sebuah fakta hukum-dalam hal ini adalah pembatalan UU BHP oleh MK-lantas mereduksi praktek pemiskinan di level penyelenggara pendidikan?
Landasan etis pendidikan Indonesia tidak perlu jauh-jauh kita sandarkan pada tiang-tiang ideologi pendidikan ala Barat yang sedikit banyak selau mengintegrasikannya dalam mekanisme exit-choice, sebuah medan kompetisi customer dalam pasar. Ki Hadjar Dewantara lebih dari setengah abad yang lalu berbicara perihal kemerdekaan dalam pendidikan, dia katakan:

“Janganlah kewajiban urus-mengurus itu diartikan sebagai ‘mengurus asal mengurus saja’, tetapi mengurus dengan beres, yaitu dapat mewujudkan tertib dan damai di dalam hidup dan penghidupannya, kemerdekaan yang tidak dapat mewujudkan hidup lahir yang tertib, dan hidup batin yang damai, bukanlah kemerdekaan sejati”.

Atas pemahaman etis itulah Taman Siswa menolak untuk menerima segala bentuk bantuan daari pemerintah jajahan. Sehingga ketika dulu pemerintah jajahan secara empirik adalah tubuh yang nampak, maka sekarang berubah menjadi siluman yang berkoloni-koloni dalam korporasi-korporasi pendidikan. Jika secara personal siluman ini berubah bentuk menjadi para pemegang otoritas, lembaga pendidikan akan tetap dengan karakter logika untung-ruginya. Ekspresi-ekspresi kebijakan kampus yang komersil, pembebanan biaya pendidikan yang semakin meningkat-tidak pernah ada dalam sejarah pendidikan tinggi biaya beban pendidikan para peserta didik turun-dan bangunan kurikulum yang ketat sehingga menjadikan mahasiswa sebuah komoditas dari bahan mentah lulusan SMA menjadi barang jadi lulusan Sarjana, adalah sebuah praktek penghisapan dari transformasi jajahan yang saat ini berubah wujudnya layaknya siluman.
Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa pembatalan UU BHP oleh MK hanyalah berupa fakta hukun-walaupun tetap juga berpengaruh pada dimensi pendidikan lainnya-yang sering kali dalam kultur ke-Indonesia-an kita hukum didewakan sehingga absen untuk melihat konteks sosial, ekonomi, dan politik. Masih ada banyak fakta poltik yang penuh intrik bahkan fakta ideologi yan terimplementasi di balik realitas penyelenggaraan pendidikan negeri ini. Sehingga jangan senang dulu atas fakta hukum ini.
Bahkan secara lebih fundamental, hiruk-pikuk untuk melawan UU BHP-sebagai sebuah produk hukum yang memayungi lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan-dan sukacita paska pembatalannya adalah menunjukkan kegagapan kita terhadap lembaga pendidikan. Atau dengan kata lain dapat kita bahasakan bahwa ijazah-mindset telah memperangkap keimanan edukasi kita yang terus mengamini bahwa sekolah dan perguruan tinggi adalah satu-satunya supplier dalam sebuah proses edukasi dan pembelajaran. Sehingga agak benar juga ketika Ivan Illich dalam Deschooling Society mengatakan (dalam bahasa yang berbeda) bahwa Guru atau Dosen menjadi dewa dalam nirwana sekolah dan perguruan tinggi, dan para siswa dan mahasiswa menjadi cukong yang memohon agar tidak dikeluarkan dari nirwana lembaga pendidikan. Namun bukan berarti bahwa lembaga pendidikan tidak berfungsi sama sekali sebagai mana perspektif Illich yang terlampau sinis, tetapi ketergantungan akut atas lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi pada akhirnya memproduksi tindakan-tindakan pragmatis seperti plagiasi.
Singkat cerita, pendidikan bukanlah sekedar sebuah fakta hukum belaka-walaupun hukum menjadi sebuah raja yang paling adil dalam beberapa hal. Tetapi akan selalu ada fakta politik bahkan fakta ideologis yang terus membuntutinya karena tidak semua proses yuridisasi akan menyelesaikan persoalan manusia dan kemanusiaan. Sehingga pembatalan UU BHP seharusnya tidak membuat kita cepat-cepat senang bersukacita dahulu. []

Apa kata mereka?


Pani Zaristian Vaspintra, HI 2006
“Ya memangs seharusnya sudah dibatalkan sejak lama. Kondisi kita belum cukup mendukung untuk diberlakukanya BHP. Di negara maju seperti Amerika saja, mahasiswa masih banyak didukung dengan beasiswa atau program sejenis yang intiny meringankan beban biaya pendidikan. Indonesi kadang terlalu cepat dan terlalu berani mempertaruhkan prinsip keadilan bagi kemajuan pendidikannya.”

Shofia Zulfa, JPP 2007
“Pembatalan ini merupakan refleksi dari keberhasilan masyarakat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di sisi lain juga mewujudkan kemampuan pemerintah untuk mulai mengakomodasi keinginan publik.”

Asep Muizudin, Komunikasi 2006
“Keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat. BHP kan nyeremin tuh, semua diswastanisasi, diuangkan. Jadi, pembatalan ini adalah sebuah langkah bagus!”

SiLET diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan dan Pers Mahasiswa SINTESA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
Gedung Yong Ma Lt. 2, Jln. Sosio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta
sintesafisipol.wordpress.com


Pemimpin Umum          : Michael Aji Pradipta
Sekretaris Umum          : Rita Kartika Sari
Pemimpin Redaksi       : Miranda Syevira
Kepala Litbang             : Sayfa Aulia Achidsti
Pemimpin Perusahaan : Indra Agung Hanifah
Redaksi Pelaksana        : Sofa, Tiqa, Sandhe, Denis, Dita, Martin, Novi
Tim Magang                  : Brita, Ike, Doni, Christian, Ulum, Belissa, Disa
Staf Litbang                   : Arya, Rian, Nanda, Wahyu, Luly, Dipa, Ani
Staf Perusahaan dan Produksi: Sakti, Galih, Aji
Layout                            : Itok
Ilustrator                       : Danar
Fotografi                        : Ublux, Saila

Download in word version

18
Apr
10

Jangan Senang Dulu

Siang itu ba’da dzuhur 31 Maret 2010, pukul 12.58, ketua sidang Mahkamah Konstitusi mengetok palu. Sontak para hadirin di ruang sidang gedung MK berteriak gembira dan tersenyum lebar, serta merta langsung mengabari para pegiat dan pengamat pendidikan di seantero Nusantara. Akhirnya UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Media elektronik—dengan kemampuan menyampaikan informasi berkecepatan tinggi—hampir tidak ada yang merekam momentum penting sejarah pendidikan Indonesia itu, tertutup oleh hiruk pikuk kabar para elit politik negeri ini.

Lepas dari lima alasan prinsip yang menjadi landasan MK untuk memberi putusan membatalkan UU BHP, keputusan MK ini menjelaskan beberapa fakta lugas dalam proses pembuatan Undang Undang tersebut.

Pertama, disadari atau tidak adanya aktor-aktor epistemik yang percaya benar pada mekanisme pasar, baik di jajaran eksekutif (Kementrian Pendidikan) dan legislatif (parlemen) yang mengesahkannya, komunitas ini bisa para pejabat dan elit politik maupun para aktor intelektual dibelaknganya. Lebih lanjut komunitas epistemik adalah orang dengan mindset yang sama dalam memperlakukan dan melihat sebuah fenomena, boleh jadi mereka tidak pernah bertemu karena komunitas ini dibangun dari literatur yang dibaca maupun media-media verbal dan visual. Aroma para aktor ini tercium karena beberapa substansi dalam UU BHP adalah semangat otonomi perguruan tinggi baik secara manajerial maupun finansial, pelibatan pihak swasta dalam pengelolaannya, dan lepasnya tanggung jawab negara sebagai penjamin pendidikan nasional (UUD 1945 pasal 31).

Kedua, dalam proses legislasi penyusunan undang-undang tersebut yang kemudian diputuskan tahun 2009 lalu, tidak hanya didasarkan pada semangat luhur memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan—dari level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi—melainkan secara praksis menjelaskan fakta adanya vested interest para elit politik yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana keberatan dari banyak pihak, otonomi lembaga pendidikan tersebut lebih dtitikberatkan pada aspek financial dimana negara ‘bebas’ untuk membiayainya dan membuka adanya pihak swasta untuk ‘membantu’ lembaga pendidikan dengan porsi sesuai ketentuan di UU BHP, maksimal 33% diambil dari dana masyarakat. Sehingga adanya ruang masuknya pihak swasta untuk ‘menguasai’ lembaga pendidikan yang sebelumnya dibiayai oleh negara inilah, yang menjadi konsen para politisi untuk kongkalingkong dengan para pelaku usaha.

Ketiga, realitas keIndonesiaan yang begitu beragam juga dalam hal pendidikan tidak mampu dibaca oleh para politisi, terlebih kepada pengagas undang-undang ini—walaupun pemegang otoritas berdalih lahirnya UU BHP adalah amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 53. Jika kita melihat para pemohon judicial review atas undang undang yang baru saja dibatalkan ini, maka kita akan menemukan sebuah fakta pendidikan bahwa memang dalam konteks otonomi pengelolaan proses pendidikan tidak begitu bermasalah, tetapi dalam konteks otonomi pembiayaan akan mengalami problem besar karena kondisi lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh tanah nusantara berbeda-beda begitu juga kualitas dan karakter masyarakatnya karena kondisi daerah yang tidak semuanya mempunyai potensi usaha untuk melakukan recovery dana yang sudah ditarik pemerintah.

Tiga penjelasan di atas hanyalah flashback beberapa poin kemungkinan di balik kelahiran sesar sebuah regulasi bernama UU BHP sehingga pembunuhannya melalui palu Mahkamah Konstitusi pun bukanlah hal yang serta merta membuat kita shock kekagetan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian syahwat perlawanan kita terhadap kepitalisasi pendidikan akan serta merta lesu dengan fakta hukum tersebut? Apakah benar sebuah fakta hukum—dalam hal ini adalah pembatalan UU BHP oleh MK—lantas mereduksi praktek pemiskinan di level penyelenggara pendidikan?

Landasan etis pendidikan Indonesia tidak perlu jauh-jauh kita sandarkan pada tiang-tiang ideologi pendidikan ala Barat yang sedikit banyak selalu mengintegtrasikannya dalam mekanisme exit-choice, sebuah medan kompetisi customer dalam pasar. Ki Hadjar Dewantoro lebih dari setengah abad yang lalu berbicara perihal kemerdekaan dalam pendidikan, dia katakan:

“janganlah kewajiban urus-mengurus itu diartikan sebagai ‘mengurus asal mengurus’ saja, tetapi mengurus dengan beres, yaitu dapat mewujudkan tertib dan damai di dalam hidup dan penghidupannya, kemerdekaan yang tidak dapat mewujudkan hidup lahir yang tertib, dan hidup batin yang damai, bukanlah kemerdekaan sejati”.

Atas pemahaman etis itulah Taman Siswa menolak untuk menerima segala bentuk bantuan dari pemerintah jajahan. Sehingga ketika dulu pemerintah jajahan secara empirik adalah tubuh yang nampak, maka sekarang berubah menjadi siluman yang berkoloni-koloni dalam korporasi-korporasi pendidikan. Jika secara personal siluman ini berubah bentuk menjadi para pemegang otoritas, lembaga pendidikan akan tetap dengan karakter logika untung-rugi-nya. Ekspresi-ekspresi kebijakan kampus yang komersil, pembebanan biaya pendidikan yang semakin meningkat—tidak pernah ada dalam sejarah pendidikan tinggi biaya beban pendidikan para peserta didik turun—dan bangunan kurikulum yang ketat sehingga menjadikan mahasiswa sebuah komoditas dari bahan mentah lulusan SMA menjadi barang jadi lulusan Sarjana, adalah sebuah praktek penghisapan dari transformasi jajahan yang saat ini berubah-ubah wujudnya layaknya siluman.

Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa pembatalan UU BHP oleh MK hanyalah berupa fakta hukum—walaupun tetap juga berpengaruh pada dimensi pendidikan lainnya—yang sering kali dalam kultur ke-Indonesia-an kita hukum didewakan sehingga absen untuk melihat konteks sosial, ekonomi, dan politik. Masih ada banyak fakta politik yang penuh intrik bahkan fakta ideologi yang terimplementasi di balik realitas penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Sehingga jangan senang dulu atas fakta hukum ini.

Bahkan secara lebih fundamental, hiruk pikuk untuk melawan UU BHP—sebagai sebuah produk hukum yang memayungi lembaga pendidikan dalam penyelenggarakan pendidika—dan  suka cita paska pembatalannya adalah menunjukkan kegagapan kita terhadap lembaga pendidikan. Atau dengan kata lain dapat saya bahasakan bahwa ijazah-minset telah memperangkap keimanan edukasi kita yang terus mengamini bahwa sekolah dan perguruan tinggi adalah satu-satunya supplyer dalam sebuah proses edukasi dan pembelajatan. Sehingga agak benar juga ketika Ivan Illich dalam Deshcooling Society mengatakan (dalam bahasa yang berbeda) bahwa Guru atau Dosen menjadi dewa dalam nirwana sekolah dan perguruan tinggi, dan para siswa dan mahasiswa menjadi cukong yang memohon agar tidak dikeluarkan dari nirwana lembaga pendidikan. Namun bukan berarti bahwa lembaga pendidikan tidak berfungsi sama sekali sebagai mana perspektif Illich yang terlampau sinis, tetapi ketergantungan akut atas lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi pada akhirnya memproduksi tindakan-tindakan pragmatis seperti plagiasi.

Singkat cerita, pendidikan bukanlah sekedar sebuah fakta hukum belakawalaupun hukum menjadi sebuah raja yang paling adil dalam beberapa hal. Tetapi akan selalu ada fakta politik bahkan fakta ideologis yang terus membuntutinya karena tidak semua proses yuridisasi akan menyelesaikan persoalan manusia dan kemanusiaan. Sehingga pembatalan UU BHP seharusnya tidak membuat kita cepat-cepat senang bersuka cita dahulu. [Arya Budi/Staf Litbang LPPM Sintesa Fisipol UGM]


17
Dec
09

Menolak Berhala Media

Fungsi media dinilai hampir sama dengan nabi, menyampaikan kebenaran. Masyarakat lantas mengkultuskannya tanpa tahu media sesungguhnya juga dapat menjelma menjadi institusi ekonomi juga politik.

Kritik yang dilontarkan mengenai kerja media disampaikan beberapa pemerhati media. Idealisme awal yang dibawa media kini mengalami perubahan ke arah degeneratif. Tak dapat dicegah, media semakin kehilangan keseksiannya sebagai penegak pilar keempat demokrasi. Indikasi ini terlihat dari media yang cenderung selektif dalam melakukan fungsi pengawasannya. Hal ini menjadi ironi manakala media telah terintegrasi dalam aktivitas politik yang cenderung partisan. Masih segar diingatan bagaimana dua stasiun televisi swasta di Indonesia seolah menampilkan parodi dalam panggung sandiwara saat mengusung dua calon ketua umum suatu partai. Etika media saat itu dikesampingkan demi meloloskan kepentingan politik. Continue reading ‘Menolak Berhala Media’

17
Dec
09

Peternakan Kambing

Suatu hari di peternakan Bilal yang padang, cuaca sedang bagus-bagusnya. Makanan tidak banyak, namun setidaknya lebih dari kemarin. Sapi terlihat asyik merumput, begitupun ayam dan banteng yang khusyuk bercengkerama di bawah siraman cahaya matahari. Sementara di ujung sana terpotret kambing yang tengah menopang dagu. Tampaknya memikirkan suatu hal penting yang tak tertebuskan oleh aroma rumput hijau segar yang menggoda. Memang tak ada yang dapat mengusik kambing barang sedikitpun. Pasalnya, ia adalah ternak yang disayang Bilal seumpama kekasih hatinya. Itu yang menyebabkan kambing memiliki otoritas yang lebih dibanding hewan lainnya. Continue reading ‘Peternakan Kambing’

17
Dec
09

Televisi Bangsa dan Bangsa Televisi

Televisi bukan hanya sebagai produk teknologi semata. Namun telah menjelma menjadi instrumen yang memungkinkan distribusi nilai secara meluas, terutama nilai modern. Alasannya karena nilai modern ditunjang oleh perangkat kapitalis yang berasal dari barat. Inilah yang disebut Denis Lombard sebagai proses pembaratan. Continue reading ‘Televisi Bangsa dan Bangsa Televisi’

17
Dec
09

Menengok Pintu yang Tertutup

Sejak diaktifkan pada pertengahan September lalu, implementasi kebijakan portal menuai banyak persoalan. Mulai dari inefisiensi mobilitas civitas akademika hingga isu lingkungan. Berbagai respon dilancarkan mahasiswa, dari sekadar gerutu hingga aksi demonstrasi yang menuntut peraturan itu untuk ditarik kembali. Maksud rektorat untuk mengorganisasi sistem penataan kampus tak diterjemahkan dengan baik. Sebagian kalangan menilai rektorat mengacuhkan berbagai pertimbangan untuk memudahkan mahasiswa mengakses kampusnya. Ekses lainnya bahkan merembet sampai persoalan peraturan yang tak ramah lingkungan. Continue reading ‘Menengok Pintu yang Tertutup’




Rubrik

Kalender

July 2017
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kunjungan Anda

  • 10,709 klik

Temui kami di:

Gedung Yong Ma lantai 2, Jalan Socio-Justicia 1, Bulaksumur, Yogyakarta. Email: sintesapress@yahoo.com Facebook/ Group: Persma Sintesa/ Sintesa Press